Proposal terbaru Financial Accounting Standards Board (FASB) dan dorongan Departemen Keuangan AS (U.S. Treasury) untuk menyusun aturan pelaksanaan GENIUS Act dinilai dapat menjadikan kepatuhan sebagai penentu utama stablecoin mana yang akan dipilih institusi. CEO Aquanow, Phil Sham, mengatakan standar baru terkait akuntansi dan regulasi berpotensi menyaring penerbit stablecoin dan mengubah peta persaingan di pasar institusional. Pada 18 Agustus, FASB merilis proposal yang memperjelas kapan aset digital tertentu dapat diperlakukan sebagai setara kas (cash equivalents) dalam aturan akuntansi yang sudah berlaku. Kriteria yang diusulkan menitikberatkan pada stabilitas harga, cadangan yang likuid, serta adanya hak kontraktual yang memungkinkan pemegang menukar (redeem) langsung ke penerbit menjadi uang tunai kapan pun diminta. FASB menegaskan proposal ini bukan berarti semua stablecoin otomatis diklasifikasikan sebagai setara kas. Tujuannya mengurangi ketidakpastian akuntansi untuk token yang memenuhi syarat, sehingga lebih mudah dipakai dalam manajemen kas (treasury), pembayaran, dan proses settlement, sekaligus memengaruhi cara perusahaan melaporkan likuiditas di neraca. Sehari sebelumnya, U.S. Treasury meminta masukan publik terkait aturan untuk mengimplementasikan Section 3 GENIUS Act. Jika digabung, arah kebijakan akuntansi dan regulasi ini menaikkan standar penebusan, cadangan, dan kontrol risiko, serta berpotensi mempersempit jumlah penerbit yang patuh di AS. Dalam kerangka Treasury, penerbit payment stablecoin wajib memiliki lisensi federal atau negara bagian yang sesuai untuk beroperasi di AS setelah 18 Januari 2027. Pembatasan lanjutan mulai berlaku 18 Juli 2028: penyedia layanan aset digital dilarang menawarkan payment stablecoin kepada pelanggan AS kecuali stablecoin tersebut diterbitkan oleh penerbit berlisensi. Penerbit asing juga akan menghadapi persyaratan, termasuk kemampuan mematuhi perintah sah otoritas AS. Bagi bank, fund, dan korporasi, pengakuan akuntansi dapat menghilangkan salah satu hambatan terbesar karena stablecoin yang memenuhi syarat menjadi lebih sederhana untuk diintegrasikan ke operasi keuangan. Meski begitu, Sham mengingatkan langkah ini tidak otomatis mengubah stablecoin menjadi setara deposito bank atau menggantikan uang tunai untuk semua kebutuhan institusional. Walaupun lolos uji setara kas versi FASB, perusahaan tetap harus memenuhi ketentuan modal regulasi, batas risiko internal, persyaratan agunan, dan pembatasan kontraktual. Banyak perjanjian pinjaman maupun fasilitas kredit mendefinisikan "kas" dengan ketentuannya sendiri; penggunaan stablecoin untuk memenuhi covenant likuiditas bisa memerlukan persetujuan pemberi pinjaman. Sham menyoroti satu nuansa penting: token on-chain yang sama bisa diperlakukan berbeda untuk tujuan akuntansi, tergantung hak hukum pemegangnya. Pembelian langsung dari penerbit dengan hak penebusan yang tertuang dalam kontrak cenderung lebih dekat pada standar setara kas dibanding token yang dimiliki lewat bursa, ketika pemegang sering kali hanya punya klaim terhadap platform, bukan terhadap penerbit. Struktur kustodian yang meneruskan hak penebusan yang dapat ditegakkan kepada pemilik manfaat (beneficial owners), atau trust yang terlindung dari kebangkrutan (bankruptcy-remote), juga bisa menghasilkan penilaian yang berbeda. Seperti dikatakan Sham, "Stablecoin yang sama bisa bersifat fungible di on-chain, tetapi diperlakukan berbeda tergantung hak kontraktual pemegangnya." Dari sisi praktik, institusi akan menilai kualitas kustodian, eksposur terhadap penerbit, likuiditas pasar sekunder, serta kemampuan melakukan penebusan saat kondisi tertekan. Sham merangkum kekhawatiran utamanya: siapa yang secara hukum berutang dolar, di mana dana itu disimpan, dan seberapa cepat bisa dipulihkan ketika terjadi stress. Klaim cadangan 1:1 saja dinilai tidak cukup; institusi menginginkan kepastian penebusan konsisten pada nilai pari meski likuiditas memburuk. Tata kelola, keamanan siber, kelangsungan bisnis, serta kontrol AML dan sanksi juga akan memengaruhi peluang penerbit memenangkan bisnis institusional. Kombinasi persyaratan akuntansi dan lisensi yang lebih ketat diperkirakan mendorong aktivitas institusional ke kelompok penerbit yang lebih kecil dan lebih besar, yang memiliki koneksi kuat, sanggup menanggung biaya kepatuhan dan operasional, memiliki likuiditas lebih dalam, serta jaringan perbankan dan distribusi yang mapan. Sham menilai dinamika ini menguntungkan pemain incumbent, meski bukan berarti menutup peluang pendatang baru. Penerbit kecil masih dapat mencari ceruk seperti pembayaran regional, settlement khusus industri, atau pasar yang kurang terlayani, asalkan memiliki kerangka hukum yang kuat, syarat penebusan yang jelas, dan ekosistem yang siap mendukung token mereka. Menurutnya, "Kepatuhan memberi hak untuk bersaing; utilitas dan kesiapan ekosistem yang mendorong penggunaan." Saat ini, baik proposal FASB maupun aturan pelaksanaan Treasury masih dalam proses penyusunan. Treasury meminta komentar publik dalam 60 hari sejak proposal dipublikasikan di Federal Register. Jika pada akhirnya diadopsi kurang lebih seperti rancangan saat ini, persaingan pasar dapat bergeser dari faktor pasokan, imbal hasil, dan listing bursa menuju fokus pada klaim hukum, akses terhadap cadangan, serta kemampuan penerbit mengembalikan dolar secara andal ketika krisis. Intinya, kejelasan akuntansi dan perizinan tidak akan menyelesaikan seluruh isu hukum, kredit, maupun operasional. Meski demikian, keduanya dapat mengubah secara signifikan stablecoin mana yang dianggap layak bagi institusi, sekaligus berpotensi memusatkan likuiditas dan penggunaan pada penerbit yang mampu membuktikan hak penebusan yang dapat ditegakkan, cadangan yang kuat, dan kontrol operasional yang tangguh.

SEC membawa revisi besar aturan kustodian aset kripto ke proses peninjauan Gedung Putih, sebuah langkah yang dapat mengubah cara penasihat investasi dan reksa dana menyimpan aset digital. Pada 25 Agustus, Securities and Exchange Commission (SEC) menyerahkan rancangan perubahan aturan kustodian untuk penasihat investasi terdaftar dan perusahaan investasi kepada White House Office of Management and Budget (OMB). Pengajuan ini memulai tahap peninjauan eksekutif yang wajib ditempuh sebelum SEC dapat mempublikasikan proposal dan membawa rancangan tersebut ke pemungutan suara komisi. Selama OMB melakukan review, teks dan rincian proposal masih bersifat rahasia. Setelah OMB mengembalikan dokumen—berpotensi disertai penyuntingan—tiga komisaris Republik yang saat ini menjabat di SEC akan memutuskan apakah proposal dipublikasikan untuk menerima masukan publik. Fokus proposal ini adalah memperjelas bagaimana penasihat dan dana dapat mengkustodi aset kripto sambil tetap mematuhi aturan yang berlaku di bawah Investment Advisers Act of 1940 dan Investment Company Act of 1940. SEC juga ingin menutup celah dan ketidakpastian karena regulasi kustodian saat ini disusun sebelum kripto menjadi bagian rutin dari produk investasi dan portofolio advisory, termasuk situasi ketika kepemilikan dan kontrol bergantung pada private key serta sistem kustodian berbasis blockchain. SEC juga dapat menghapus sebagian persyaratan kustodian lama yang kini dipandang tidak lagi relevan seiring perubahan pasar dan praktik penyimpanan aset modern. Dalam agenda regulasi federal, proposal ini berstatus "economically significant". Artinya, SEC akan menilai estimasi biaya, manfaat, serta dampak ekonomi lainnya dalam proses penyusunan aturan. Bagi industri, aturan ini berpotensi memberi kejelasan tentang kustodian dan skema kustodian mana yang memenuhi persyaratan SEC untuk penasihat dan dana—isu krusial bagi penyedia kustodian kripto dan para penasihat yang mengandalkan mereka. Di bawah kepemimpinan Ketua sebelumnya, Gary Gensler, SEC pernah mengusulkan aturan Safeguarding Advisory Client Assets pada Maret 2023. Usulan tersebut akan memperluas kewajiban kustodian ke lebih banyak aset klien (termasuk kripto) dan pada umumnya mensyaratkan penggunaan "qualified custodian". Draf itu ditarik pada Juni 2025 setelah muncul kekhawatiran industri bahwa banyak penyedia kustodian kripto tidak memenuhi definisi "qualified custodian" yang diusulkan. Amandemen kustodian yang kini diproses merupakan rulemaking baru di era Ketua Paul Atkins dan bukan kelanjutan dari proposal era Gensler yang telah ditarik. Rincian terkait "qualified custodian", model kustodian, serta pendekatan SEC terhadap aset kripto baru akan terbuka setelah proposal dipublikasikan. Dalam konteks regulasi, aturan kustodian ini menjadi salah satu dari beberapa agenda kripto yang dimasukkan SEC ke jalur rulemaking formal di bawah Atkins. Pada Juli, SEC menambahkan tiga proposal terkait kripto ke agenda regulasi 2026 yang mencakup: pengecualian dan safe harbor untuk aset kripto; penerapan aturan broker-dealer bagi perusahaan yang menangani aset digital; serta aturan struktur pasar untuk perdagangan kripto di alternative trading systems dan bursa. Proposal kustodian ini muncul ketika Kongres masih merundingkan Digital Asset Market Clarity Act (DPR telah meloloskan versinya, CLARITY Act, pada 2025). Pembahasan Senat pada 2026 berfokus pada pembagian kewenangan antara SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Atkins menyatakan SEC akan tetap bertindak atas isu yang berada dalam kewenangan undang-undangnya, meski pembentukan aturan yang memerlukan otoritas Kongres masih dibahas. Peninjauan OMB harus rampung sebelum proposal kembali ke SEC. Jika komisioner memilih untuk mempublikasikan rancangan aturan, periode komentar publik umumnya dibuka setidaknya 60 hari. Staf SEC akan menelaah masukan, dapat merevisi proposal, lalu komisi akan kembali melakukan pemungutan suara untuk menetapkan aturan final. Intinya, rulemaking kustodian ini berpotensi menghadirkan kejelasan regulasi yang lama dinanti terkait cara penasihat dan dana menyimpan kripto, sejalan dengan upaya SEC menempatkan aturan aset digital ke jalur formal. Pelaku industri, penyedia kustodian, dan pembuat kebijakan akan mencermati peninjauan OMB dan langkah berikutnya dari SEC, karena rincian akhirnya dapat berdampak material pada praktik kustodian, definisi "qualified custodian", serta opsi yang tersedia bagi penasihat yang mengelola kripto atas nama klien.

Chainalysis memperkirakan aktivitas kripto global di onchain yang berpotensi dikenai pajak mencapai setidaknya US$457 miliar pada 2025. Amerika Serikat menjadi kontributor terbesar dengan nilai US$112,6 miliar. Perhitungan tersebut mencakup keuntungan terealisasi di CEX dan DEX, pendapatan dari penambangan, staking, dan lending, serta pembayaran menggunakan kripto. Chainalysis menilai angka ini sebagai estimasi konservatif pada batas bawah karena aktivitas offchain di dalam bursa terpusat tidak terlihat pada data onchain. Chainalysis juga memperkirakan hanya sekitar 14% dari aktivitas kena pajak global di onchain yang berada dalam cakupan praktis OECD CryptoAsset Reporting Framework (CARF). Akibatnya, sebagian besar aktivitas DEX, P2P, self-custody, pendapatan onchain, serta transaksi pembayaran berbasis kripto tidak terjangkau oleh kerangka pelaporan tersebut.

Pakistan memperkenalkan kerangka regulasi baru untuk Bitcoin dan aset kripto. Ketua PVARA menyatakan, otoritas telah menyiapkan \u0022aturan, regulator, dan kerangka perizinan\u0022 untuk mengintegrasikan aset virtual ke dalam perekonomian, melindungi konsumen, serta membangun fondasi bagi generasi berikutnya.

Seorang CEO perusahaan kripto menghadapi proses ekstradisi ke Amerika Serikat setelah otoritas menuding adanya skema token senilai sekitar US$20 juta. Perkara ini menambah sorotan regulator terhadap dugaan penipuan dan penggalangan dana ilegal di sektor aset digital.

Menurut laporan CoinDesk, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyerahkan draf revisi aturan kustodi aset kripto kepada Gedung Putih untuk ditinjau. Langkah ini menandai dimulainya tahap awal dalam proses resmi penyusunan regulasi baru yang menyasar penasihat investasi dan perusahaan investasi terkait penyimpanan aset kripto. Berdasarkan dokumen pengungkapan, draf tersebut diajukan ke Office of Management and Budget (OMB) pada 25 Agustus. SEC tidak akan merilis teks lengkap maupun membawa draf itu ke pemungutan suara komisioner sebelum OMB menyelesaikan peninjauannya. Fokus utama revisi ini adalah memperjelas bagaimana penasihat investasi dan perusahaan investasi seharusnya menyimpan aset kripto milik klien dalam kerangka aturan kustodi SEC yang sudah ada. SEC menilai sebagian ketentuan saat ini disusun sebelum aset kripto masuk ke ekosistem investasi yang diregulasi, sehingga memunculkan ketidakpastian terkait penerapannya. Dalam kerangka yang berlaku sekarang, jika penasihat investasi terdaftar memiliki kustodi atas dana atau sekuritas klien, aset umumnya harus dititipkan pada "qualified custodian", kecuali memenuhi pengecualian tertentu. Praktik kustodi kripto dinilai berbeda dari sekuritas tradisional. Kontrol private key, verifikasi kepemilikan on-chain, serta sistem kustodi berbasis blockchain menimbulkan tantangan interpretasi baru terhadap aturan yang ada. Draf ini diarahkan untuk menutup celah-celah regulasi tersebut. SEC juga mempertimbangkan penghapusan persyaratan lama yang tidak lagi selaras dengan praktik perdagangan dan penyimpanan aset di pasar saat ini. Artinya, revisi ini tidak hanya menambahkan ketentuan khusus kripto, tetapi juga berpotensi memperbarui elemen usang dalam aturan kustodi tradisional. Isu kustodi kripto bukan hal baru bagi SEC. Pada Maret 2023, SEC sempat mengusulkan aturan "Customer Asset Protection" untuk memperluas kewajiban kustodi bagi penasihat investasi terdaftar dan memasukkan lebih banyak aset pelanggan ke dalam cakupan, termasuk kripto. Saat itu, industri menyampaikan kekhawatiran besar, salah satunya karena banyak kustodian kripto mungkin tidak memenuhi definisi "qualified custodian", sehingga mempersempit pilihan penasihat investasi dalam menyimpan aset digital atas nama klien. Pada Juni 2025, SEC menarik kembali proposal era mantan Ketua Gary Gensler dan menyatakan bahwa langkah regulasi berikutnya di area ini harus dimulai melalui proposal baru. Amandemen kustodi yang kini ditinjau merupakan bagian dari inisiatif rulemaking terpisah dan berdiri sendiri yang diluncurkan di bawah Ketua Paul Atkins. Setelah OMB menyelesaikan peninjauan, draf akan dikembalikan ke SEC untuk diputuskan para komisioner apakah akan diterbitkan secara resmi sebagai proposal. Jika disetujui, teks lengkap akan dipublikasikan untuk pertama kalinya. Mengikuti prosedur standar, setelah proposal diumumkan, biasanya ada masa komentar publik minimal 60 hari bagi penasihat investasi, perusahaan investasi, kustodian, perusahaan kripto, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan masukan. Staf SEC kemudian menelaah komentar tersebut dan dapat menyesuaikan beberapa ketentuan sebelum membawa versi final untuk pemungutan suara Komisi. Sebagai informasi tambahan, tahun ini SEC juga memasukkan aset kripto, aturan broker-dealer, dan struktur pasar dalam agenda regulasi 2026, sejalan dengan inisiatif di Kongres terkait legislasi struktur pasar aset digital.

Odaily Planet Daily melaporkan, data Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) menunjukkan Indeks Harga Personal Consumption Expenditures (PCE) pada Juli naik 0,2% secara bulanan (MoM) dan 3,7% secara tahunan (YoY). PCE inti (tidak termasuk makanan dan energi) juga meningkat 0,2% MoM, menandakan inflasi masih berada di atas target 2% Federal Reserve. Nigel Green, CEO perusahaan penasihat keuangan global Devere Group, menilai perekonomian AS mulai memunculkan sinyal peringatan stagflasi: pertumbuhan melambat sementara inflasi sulit mereda. Ia menyebut The Fed berada dalam posisi sulit karena kenaikan suku bunga ditujukan untuk menekan inflasi, sedangkan penurunan suku bunga dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan. Green memperkirakan suku bunga federal funds akan dipertahankan. Seusai rilis data PCE, indeks saham utama AS dibuka menguat. Harga emas turun ke US$4.626 per ons, sementara perak melemah ke US$68,31. Bitcoin bergerak di kisaran US$77.250 hingga US$79.539 dalam 24 jam terakhir, dan berada di US$77.600 pada pukul 11.00 waktu Timur AS, Rabu. (Bitcoin.com News)

Di tengah lonjakan cepat Bitcoin dan pasar kripto dalam beberapa hari terakhir, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyiapkan revisi aturan terkait cara penasihat investasi dan perusahaan investasi menyimpan aset kripto. Langkah terbaru ini menandai upaya SEC memperbarui kerangka regulasi pasar kripto. Menurut Bloomberg, pada 25 Agustus SEC menyerahkan proposalnya kepada Office of Management and Budget (OMB) di Gedung Putih. Proposal tersebut ditujukan untuk memperjelas ketentuan kustodi atas aset kripto yang dipegang oleh penasihat investasi dan perusahaan investasi. Dalam catatan regulasi resmi SEC, rancangan itu tercantum dengan judul \u0022Amendments to the Custody Rules\u0022. Isinya bertujuan memodernisasi aturan yang ada mengenai bagaimana penasihat investasi dan reksa dana harus melindungi aset klien, sekaligus menutup area abu-abu terkait kustodi aset kripto. SEC menyatakan proposal ini dirancang untuk menghadirkan kerangka yang lebih jelas agar penasihat investasi dan perusahaan investasi dapat menyimpan aset kripto sesuai aturan SEC yang berlaku. Selain memperkenalkan ketentuan baru untuk aset kripto, rancangan tersebut juga berencana menghapus sebagian persyaratan kustodi lama yang dinilai \u0022usang\u0022 seiring perubahan pasar serta praktik perdagangan dan penyimpanan saat ini. Setelah ditinjau OMB, proposal diperkirakan kembali dievaluasi di internal SEC sebelum dipublikasikan. Sebelum rilis resmi, rancangan ini harus melalui pemungutan suara anggota komisi SEC. Setelah dipublikasikan, aturan akan dibuka untuk masukan publik setidaknya 60 hari, lalu SEC perlu menggelar pemungutan suara final sebelum ketentuan berlaku. Para pakar menilai langkah ini penting untuk membuat pendekatan regulasi aset kripto di AS lebih jelas dan selaras dengan kondisi pasar. Bagi investor institusional, khususnya penasihat investasi dan perusahaan investasi, kepastian aturan penyimpanan aset kripto menjadi krusial. *Ini bukan nasihat investasi. Baca selengkapnya: SEC Ambil Langkah Baru soal Kripto! Proposal Baru Diajukan ke Gedung Putih! Berikut Rinciannya