RUU Clarity Act yang ditujukan untuk membentuk kerangka regulasi aset digital menghadapi jalan terjal di Senat AS. Agar bisa melaju, rancangan ini membutuhkan pergeseran dukungan politik yang besar: setidaknya tujuh senator dari Partai Demokrat harus berbalik mendukung. Upaya tersebut juga dibayangi kekhawatiran etika terkait mantan Presiden Donald Trump, yang disebut berpotensi meraup pendapatan kripto hingga US$1,4 miliar pada 2025. Di sisi lain, Hyperliquid dan Phantom mengajukan dokumen administratif ke Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk mendorong pembentukan kerangka onchain perpetuals tanpa perlu persetujuan Kongres. Langkah ini dinilai dapat mempercepat kepastian aturan bagi platform keuangan terdesentralisasi (DeFi). Bursa tradisional seperti CME Group dan Intercontinental Exchange meningkatkan lobi agar Hyperliquid diwajibkan melakukan registrasi. Dorongan tersebut berpotensi menunda langkah administratif apa pun menjelang tenggat 7 Agustus. Poin penting: - Clarity Act membutuhkan perubahan peta dukungan di Senat karena memerlukan tujuh suara Demokrat agar dapat maju. - Pengajuan administratif Hyperliquid dan Phantom ke CFTC mengindikasikan upaya meraih kepastian regulasi tanpa jalur legislasi, menawarkan rute alternatif bagi pelaku DeFi. - Lobi dari bursa lama dapat memengaruhi keputusan CFTC, termasuk waktu dan bentuk kerangka regulasi untuk derivatif onchain. Yang perlu dipantau: Pelaku pasar mencermati docket CFTC untuk melihat apakah lembaga tersebut melanjutkan proposal Hyperliquid dan Phantom. Langkah administratif sebelum 7 Agustus dapat menjadi sinyal menguatnya dukungan regulator terhadap DeFi. Perkembangan politik di Senat juga berpotensi menentukan nasib Clarity Act, meski harga pasar saat ini menunjukkan pelaku menilai peluang aksi legislasi dalam waktu dekat rendah. Manuver lanjutan dari CME dan ICE juga patut diawasi karena dapat menggeser arah keputusan regulator. Dapatkan analisis pasar prediksi secara real time, didukung oleh Vera. Daftar untuk Vera.

Sorotan utama hari ini bergerak dari penegakan hukum BitClub, rencana pembiayaan obligasi berbasis Bitcoin di tingkat negara bagian, hingga regulasi perbankan federal. Pada 10 Juli, laporan menyebut Departemen Kehakiman AS (DOJ) tengah menyiapkan langkah untuk mengakhiri penuntutan terhadap Matthew Goettsche terkait BitClub Network. Di saat yang sama, Circle mengumumkan telah memperoleh persetujuan final untuk mendirikan bank kepercayaan (national trust bank) di bawah pengawasan federal. Terpisah, New Hampshire menolak proposal obligasi yang didukung Bitcoin. Tiga perkembangan ini menegaskan perbedaan pendekatan antara penegakan hukum federal, pengawasan perbankan, dan kebijakan pembiayaan negara bagian. DOJ disebut mendekati penghentian perkara BitClub Bloomberg Law melaporkan pimpinan DOJ mengarahkan jaksa di New Jersey untuk menghentikan perkara Goettsche "with prejudice", yang berarti tuntutan yang sama tidak dapat diajukan ulang. Tim kuasa hukum Goettsche telah memberi tahu Hakim Distrik AS Claire Cecchi mengenai "kesepakatan prinsip" pada 8 Juli dan meminta tambahan waktu untuk merampungkan ketentuannya menjelang persidangan yang dijadwalkan pada Oktober. Dalam dakwaan awal, DOJ menuding operator BitClub Network menghimpun sedikitnya US$722 juta. Jaksa menyebut mereka menjual investasi penambangan kripto yang bersifat penipuan pada periode April 2014 hingga Desember 2019. Goettsche menghadapi tuduhan konspirasi penipuan melalui media elektronik (wire fraud conspiracy) serta pelanggaran terkait sekuritas yang tidak terdaftar. Dokumen DOJ juga menunjukkan sejumlah pihak yang terkait BitClub sebelumnya telah mengakui bersalah. Silviu Balaci mengaku bersalah atas wire fraud dan tuduhan sekuritas pada Juli 2020. Joseph Abel dan Jobadiah Weeks juga menyampaikan pengakuan bersalah melalui proses terpisah. Laporan rencana penghentian kasus ini muncul setelah memo penegakan aset digital dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche pada April 2025. Memo tersebut mengarahkan jaksa agar tidak menjadikan perkara pidana terutama sebagai sarana menyelesaikan perdebatan klasifikasi regulasi, meski tetap memprioritaskan penipuan yang menimbulkan kerugian langsung bagi investor. Di sinilah letak ketegangan: dakwaan BitClub berfokus pada dugaan penipuan, bukan semata pelanggaran pendaftaran. Hingga penelusuran terakhir, belum terlihat perintah penghentian final dalam catatan publik yang ditinjau. Penghentian "with prejudice" tetap memerlukan persetujuan pengadilan, sehingga kesepakatan yang dilaporkan belum otomatis menutup perkara. New Hampshire menolak obligasi berbasis Bitcoin Dewan Eksekutif New Hampshire menolak usulan otorisasi penerbitan obligasi senilai US$100 juta pada 8 Juli. Dewan beranggotakan lima orang itu memberikan suara 3-2 untuk menolak rencana pendanaan, meski didukung Gubernur Kelly Ayotte. Agenda dewan menjelaskan obligasi akan diterbitkan melalui New Hampshire Business Finance Authority. Dalam struktur yang diajukan, sebuah special-purpose vehicle (SPV) akan membeli secured promissory note yang didukung Bitcoin. CleanSpark disebut akan menyediakan agunan dalam skema tersebut. Skema ini menggunakan otoritas negara bagian sebagai perantara (conduit), bukan sebagai peminjam langsung. Moody's Ratings menyatakan dana negara bagian tidak akan digunakan untuk memenuhi pembayaran obligasi yang diusulkan. Pelunasan pokok dan bunga akan ditopang oleh likuidasi Bitcoin. Pendukung menilai rencana tersebut sejalan dengan kebijakan aset digital New Hampshire. Para legislator negara bagian telah menyetujui kerangka cadangan strategis Bitcoin pada 2025. Perwakilan Keith Ammon kemudian mengkritik keputusan dewan dan meminta agar dipertimbangkan kembali. Moody's sebelumnya memberi peringkat sementara Ba2 untuk utang yang diusulkan, dengan alasan volatilitas agunan, struktur transaksi, dan risiko operasional. Peringkat itu berada di bawah kategori investment grade menurut klasifikasi Moody's. Penolakan ini membatasi eksperimen jangka pendek terkait pembiayaan publik berbasis Bitcoin dan menegaskan bahwa legislasi cadangan tidak otomatis berujung pada persetujuan instrumen utang beragunan. Keduanya membawa profil risiko likuiditas, kredit, dan tata kelola yang berbeda. Circle mendapat charter trust bank federal Circle menyatakan Office of the Comptroller of the Currency (OCC) memberikan persetujuan final untuk Circle National Trust. Perusahaan mengumumkannya pada 10 Juli, setelah sebelumnya mengantongi persetujuan bersyarat pada Desember 2025. Entitas yang disetujui memiliki nama hukum First National Digital Currency Bank, National Association. Circle menyebut bank ini pada tahap awal akan menyediakan layanan kustodian aset digital berbasis fiduciary untuk Circle dan perusahaan afiliasinya. Rencana yang disetujui juga membuka peluang layanan terbatas di masa depan bagi lembaga keuangan yang diregulasi. OCC menempatkan trust bank ini di bawah pengawasan federal. Bank kepercayaan nasional menjalankan fungsi fiduciary, tetapi tidak otomatis beroperasi sebagai bank komersial penerima simpanan. Dalam pengumumannya, Circle tidak memaparkan rencana pinjaman ritel maupun layanan simpanan yang diasuransikan. Perusahaan menyebut kemampuan pengelolaan cadangan dapat menyusul dalam kerangka yang telah disetujui. CEO Circle Jeremy Allaire menyatakan pengawasan federal akan memperkuat tata kelola dan infrastruktur untuk institusi. Charter ini memberi Circle kendaraan kustodian yang diregulasi dan terkait dengan operasi USDC. Meski demikian, persetujuan final tidak menghapus kewajiban pengawasan maupun risiko eksekusi. Bank tetap akan menghadapi syarat operasional, pemeriksaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan federal. Tonggak berikut yang dapat diverifikasi adalah pengajuan dokumen di pengadilan terkait BitClub untuk merampungkan syarat penghentian perkara. Bagi Circle, ujian berikutnya akan terlihat ketika Circle National Trust mulai menjalankan operasi kustodian sesuai izin yang diberikan.

Agenda kripto di Washington memasuki fase krusial mulai Senin. Senat AS dijadwalkan kembali bersidang pada 13 Juli, dengan draf revisi CLARITY Act diperkirakan terbit dalam beberapa hari ke depan, menurut CoinDesk. Partai Republik mendorong agar pemungutan suara di pleno dilakukan sebelum reses Agustus, yang dapat mempersempit peluang pembahasan. Sejumlah elemen dinilai sudah siap: rancangan ini telah lolos di komite dengan dukungan 159, versi DPR AS juga sudah melaju, dan ketua CFTC menyebut RUU tersebut "tinggal selangkah lagi". Tiga pekan ke depan akan menentukan apakah RUU itu bisa masuk agenda pleno pada musim panas ini.

ChainCatcher melaporkan, mengutip Hürriyet Daily News, jaksa di Turki mengajukan dakwaan terhadap jaringan pencucian uang skala besar yang dikaitkan dengan "Bazaar", dengan nilai transaksi mendekati 40 miliar lira Turki (sekitar US$850 juta). Dalam berkas dakwaan, 504 tersangka disebut diduga menyamarkan hasil kejahatan melalui perusahaan cangkang, rekening bank, kantor penukaran valuta asing, terminal POS, serta transaksi mata uang kripto. Para tersangka juga dituding mengonversi dana ilegal menjadi kripto dan mengirimkannya ke luar negeri, sekaligus menjerat korban lewat skema investasi palsu yang menjanjikan imbal hasil tinggi. Jaksa menuntut hukuman penjara hingga 34,5 tahun untuk Türker Ak yang disebut sebagai otak utama, serta hingga 31 tahun untuk Murat Dönmezoğlu yang diduga mengelola jaringan tersebut.

Custodia Bank meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat meninjau keputusan Federal Reserve (Fed) yang menolak memberikan akses bank tersebut ke sistem pembayaran Federal Reserve.

ME News melaporkan, pada 12 Juli (UTC+8) Custodia Bank mengajukan petisi certiorari ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam permohonannya, Custodia meminta pengadilan menegaskan apakah presiden bank Federal Reserve regional berwenang menolak akses pemohon institusional ke rekening "master account". Custodia sebelumnya berulang kali mengajukan permohonan untuk memperoleh "master account" Federal Reserve, tetapi ditolak pada 2023. The Fed menyebut terdapat risiko besar terhadap aspek keselamatan dan kesehatan perbankan (safety and soundness) yang terkait dengan model bisnis baru Custodia serta rencana fokus pada aset kripto. Custodia kemudian mengajukan banding ke U.S. Court of Appeals for the Tenth Circuit. Pada 2024, pengadilan tersebut menguatkan keputusan Federal Reserve Bank of Kansas City. Mahkamah Agung AS dijadwalkan memutuskan pada Oktober apakah akan menerima dan memeriksa perkara ini. (Sumber: ChainCatcher)

Custodia Bank mengajukan petisi certiorari ke Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menggugat penolakan Federal Reserve atas permohonan akun master, serta meminta kejelasan apakah para presiden Federal Reserve regional berwenang menolak layanan kepada institusi tertentu. Akun master dipandang krusial bagi lembaga keuangan karena menjadi pintu akses ke infrastruktur pembayaran bank sentral dan layanan The Fed seperti Fedwire, FedNow, dan FedACH. Custodia menilai penolakan berulang terhadap akses tersebut mengancam kelangsungan model bisnis keuangan yang inovatif. Dalam pengajuan itu, Custodia berargumen keputusan The Fed berpotensi merupakan "penyalahgunaan kewenangan". Inti perkara disebut menyangkut pertanyaan penting: apakah presiden Federal Reserve regional memiliki diskresi yang tanpa batas dan tidak dapat ditinjau untuk menolak bank yang dianggap tidak disukai agar tidak dapat mengakses layanan pembayaran The Fed. Pembawa acara Crypto in America, Eleanor Terrett, menyebut Custodia menunjuk firma hukum Davis Polk untuk memimpin upaya ini. Ia menilai penolakan akun master secara terus-menerus dapat menggeser keseimbangan kewenangan antara negara bagian dan pemerintah federal dalam pengawasan perbankan, sekaligus berdampak pada kelayakan model bisnis lembaga keuangan inovatif lainnya. Federal Reserve Board menolak akses akun master Custodia pada 2023 dengan alasan "model bisnis baru" perusahaan dan fokus pada aset kripto dinilai menimbulkan risiko signifikan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan bank. Custodia kemudian mengajukan banding ke 10th Circuit Court of Appeals. Pada 2024, pengadilan memihak Federal Reserve Bank of Kansas City, sehingga petisi ke Mahkamah Agung berpotensi menjadi langkah terakhir dalam pertarungan hukum enam tahun Custodia untuk menjadi institusi berpiagam federal. Mahkamah Agung AS dijadwalkan memutuskan pada Oktober apakah akan menerima perkara ini untuk ditinjau.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengambil langkah tak terduga dalam salah satu kasus penipuan kripto paling menonjol: jaksa federal disebut tengah menyiapkan pencabutan dakwaan terhadap Matthew Goettsche, pria asal Colorado yang dituduh menjalankan BitClub Network, skema "mining" kripto yang menurut penuntut menyedot sekitar US$722 juta dari investor. Goettsche dan sejumlah rekan didakwa pada 2019. Dalam dakwaan, BitClub Network digambarkan sebagai program bergaya Ponzi: peserta diberi imbalan karena merekrut anggota baru, sementara keuntungan penambangan dilaporkan secara menyesatkan. Jaksa menjerat Goettsche dengan konspirasi penipuan melalui media elektronik (wire fraud) serta penjualan sekuritas yang tidak terdaftar; tiga terdakwa lain telah lebih dulu mengaku bersalah. Pekan ini, kuasa hukum Goettsche mengajukan permohonan ke pengadilan dan menyatakan mereka telah "mencapai kesepakatan secara prinsip untuk menyelesaikan dakwaan yang masih berjalan". Dua sumber yang mengetahui perkara tersebut mengatakan kepada Bloomberg Law bahwa kantor wakil jaksa agung di Washington memerintahkan kantor jaksa AS di New Jersey untuk menghentikan kasus ini "dengan prejudice", yang berarti dakwaan tidak dapat diajukan kembali. Sumber yang sama menyebut Goettsche mengumpulkan tim pengacara dengan keterkaitan ke era pemerintahan Trump yang dinilai dapat melobi DOJ atas namanya. Fox News Digital meminta tanggapan DOJ. Juru bicara DOJ, Emily Covington, membantah keputusan itu dipengaruhi "tekanan apa pun yang dituduhkan dari pengacara Goettsche". Kepada Bloomberg Law, Covington mengatakan departemen secara rutin mengevaluasi perkara yang masih berjalan dan tetap aktif mengupayakan pemulihan "sejumlah besar" dana yang menjadi hak investor. Dari sisi proses, pemerintah masih sempat mendorong perkara menuju persidangan. Pada Februari, jaksa menyampaikan kepada pengadilan bahwa persidangan dengan juri diperlukan. Dalam berkas sebelumnya yang ditandatangani oleh Wakil Jaksa Agung saat itu, Todd Blanche, pemerintah menggambarkan dakwaan sebagai tuduhan "skema penipuan global berbasis janji palsu" bahwa dana investor akan digunakan untuk penambangan kripto yang sah. Dakwaan juga memuat kutipan pesan internal yang dijadikan bukti. Dalam pesan Januari 2015 yang dikutip penuntut, Goettsche diduga menulis, "We are building this whole model on the backs of idiots." Pesan lain berbunyi, "Real stats on fake numbers. We will slowly introduce real numbers." Kasus ini bermula pada periode awal pemerintahan Trump dan kini bergulir di tengah perubahan lanskap politik serta regulasi. Pemerintahan saat ini memberi sinyal sikap yang lebih ramah terhadap kripto; Kongres tahun lalu mendorong Clarity Act sebagai langkah awal memperbarui regulasi kripto federal; sementara lembaga penegak hukum tetap memburu kasus-kasus penipuan besar dan penyitaan aset di sektor tersebut. DOJ menyatakan tetap mengejar restitusi dan pemulihan aset meski bergerak menghentikan perkara pidana. Pengajuan terbaru mengindikasikan pencabutan resmi akan segera dilakukan jika para pihak merampungkan kesepakatan. Rincian kesepakatan—termasuk apakah Goettsche akan menyerahkan aset, memberikan kesaksian, atau konsesi lain—tidak diungkap dalam dokumen yang dipublikasikan pekan ini. Rencana penghentian perkara ini memunculkan pertanyaan baru soal diskresi penuntutan, peran penasihat hukum yang memiliki akses politik, serta bagaimana regulator dan aparat penegak hukum menyeimbangkan penuntutan pidana dengan pemulihan perdata dalam kasus-kasus penipuan kripto berskala besar. Perkembangan lanjutan akan dipantau melalui dokumen pengadilan dan pernyataan DOJ, termasuk informasi pemulihan dana bagi investor bila dipublikasikan.

Huo Xing Finance melaporkan bahwa pada 12 Juli, CLARITY Act—rancangan undang-undang yang ditujukan untuk membentuk kerangka regulasi bagi industri aset digital—memasuki jendela legislasi yang krusial. Perundingan bipartisan di AS masih buntu pada sejumlah isu utama, termasuk aturan etika bagi pejabat pemerintah dan penanganan pendanaan ilegal. Bila RUU ini gagal melaju sebelum masa reses Agustus, ruang waktu menjelang pemilu paruh waktu nyaris habis, sehingga proses legislasi berisiko kembali dari awal. Saat ini, pimpinan Partai Republik menargetkan agar RUU tersebut dibawa untuk dipertimbangkan pada pekan 20 Juli, tetapi pengesahannya mensyaratkan dukungan setidaknya tujuh senator Demokrat.